Menakar Integritas di Tengah Panggung Sandiwara Elite

Catatan: Yosef Sumanto

Secara substansi politik, kalimat tersebut merupakan sebuah kritik tajam terhadap budaya menyalahkan korban (blaming the victim) yang kerap dipelihara oleh para pemegang kekuasaan. Alih-alih mengevaluasi kegagalan struktural—mengapa daerah gagal menyediakan jaminan kesejahteraan, perlindungan sosial, dan infrastruktur yang adil (mengapa rakyat harus berjalan tanpa alas kaki)—sistem politik yang opresif justru melanggengkan pengalihan tanggung jawab dengan menuding persoalan permukaan semata (menyalahkan duri di jalan).

Ketika prinsip ketimpangan struktural ini ditarik ke dalam relasi antara pemimpin eksekutif dan jejaring patronase di tingkat lokal, benturan yang terjadi semakin kompleks. Dalam diskursus sosiologi politik, ketika seorang pemimpin daerah berinisiatif menegakkan otonomi jabatannya, tindakan tersebut memicu apa yang disebut sebagai perang attrisi struktural. Penolakan ini adalah wujud pertarungan antara legitimasi formal-konstitusional yang bersumber dari mandat rakyat melawan hegemoni informal kekuasaan patronase yang mendambakan kepatuhan mutlak.

Namun, ketika aliansi tersebut runtuh karena sang pemimpin menolak, elite politik yang merasa kehilangan pengaruh kerap menggunakan panggung politik untuk menyerang balik. Melalui lensa teori narasi pengkhianatan (betrayal narrative) dan ekonomi perhatian (attention economy), elite yang berbalik arah ini membangun drama personalisasi konflik di ruang publik. Mereka tidak lagi mendebat substansi kebijakan publik atau evaluasi struktural, melainkan menggunakan strategi divide et impera untuk merendahkan mantan sekutunya demi mencuci tangan atas kebijakan masa lalu dan mengakumulasi modal simbolik elektoral.

Pada akhirnya, karut-marut politik tanpa nilai (valueless politics) ini menunjukkan bahwa kemerdekaan institusional selalu menuntut harga politik yang tinggi. Kepemimpinan yang otonom dan berpihak pada keadilan substansial kerap harus membayar ketidakpatuhannya dengan kebencian dan resistensi dari para broker kekuasaan. Di titik inilah ujian sesungguhnya dari ketahanan kepemimpinan: apakah ia mampu berdiri tegak di atas fondasi mandat akar rumput, atau justru runtuh terkikis oleh sistem politik yang lebih suka menyalahkan duri di jalan daripada bertanggung jawab bersama memperbaiki ketimpangan sosial yang ada.

Refleksi dan Edukasi Publik

Fenomena jatuhnya seorang politisi ke dalam praktik merendahkan, bukan sekadar dinamika perebutan pengaruh biasa; ini adalah cerminan paling telanjang dari krisis moral di ruang publik. Bagi masyarakat luas, peristiwa ini harus dijadikan momentum literasi politik yang penting untuk membaca watak asli para aktor.

Seorang politisi yang dulu memuji setinggi langit lalu berbalik merendahkan adalah potret nyata dari politisi tanpa prinsip (valueless politician). Mereka mengukur loyalitas bukan berdasarkan kemaslahatan rakyat atau kebenaran konstitusi, melainkan seberapa besar seorang pemimpin bisa dijadikan alat atau boneka bagi kepentingan kelompoknya.

Ketika seorang elite menyerang pemimpin yang otonom hanya karena kecewa, sesungguhnya ia sedang mempertontonkan tabiat aslinya kepada publik: bahwa kekuasaan baginya adalah komoditas, bukan amanah moral.

Sudah saatnya rakyat cerdas memilah antara pemimpin yang berani mengambil risiko dibenci demi menjaga kemandirian institusi dari cengkeraman oligarki, dengan para broker kekuasaan yang gemar memprovokasi demi ambisi pribadi. Menolak politisi yang gemar merendahkan orang lain demi panggung elektoral adalah langkah awal membersihkan ekosistem demokrasi dari mentalitas feodal yang meracuni masa depan daerah dan bangsa.(*)