Di tengah tuntutan keadilan para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Gedung Kulababong yang menyuarakan upah Rp600.000 per bulan, terselip sebuah kisah pilu yang lebih mendalam dari pedalaman Kabupaten Sikka.

Sebuah ironi kemanusiaan datang dari SDK Wukur, Desa Sika, Kecamatan Lela, di mana dedikasi mencerdaskan bangsa dihargai jauh di bawah standar kelayakan.

Potret Kelam di Balik Semangat Pengabdian

Di SDK Wukur, enam orang guru honorer bertahan dengan upah hanya Rp150.000 per bulan. Dana tersebut bersumber dari iuran komite sekolah, mengingat hingga saat ini sekolah tersebut belum berhasil mengakses dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Meski dengan fasilitas pedagogi yang sangat terbatas dan upah yang jauh dari kata cukup, semangat mereka mendidik 34 siswa tidak pernah padam. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang nyata.

Perjuangan Nyawa di Atas Tebing dan Bukit

Salah satu sosok yang menyita perhatian adalah Yustina Yuniarti. Kisahnya menjadi tirai yang menyibak kenyataan pahit pendidikan di tengah visi besar Indonesia Emas 2045.

Setiap hari, Yuniarti harus menempuh perjalanan sepanjang 6 kilometer dengan berjalan kaki dari rumahnya di Sika menuju sekolah. Ini bukan sekadar perjalanan biasa; ia harus melewati topografi yang ekstrem—berbukit, berkelok, dengan tebing-tebing curam yang siap mengancam nyawa jika ia sedikit saja khilaf.

Namun, tantangan yang bisa merenggut nyawa itu tidak menyurutkan langkahnya. Baginya, masa depan anak-anak Wukur jauh lebih berharga daripada peluh dan bahaya yang ia hadapi setiap pagi.

Langkah Nyata Fraksi PKB Sikka

Kisah pilu dan dedikasi luar biasa Yustina Yuniarti ini menggugah empati Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Kabupaten Sikka. Tidak sekadar beretorika di ruang sidang, Fraksi PKB menunjukkan keberpihakan nyata dengan terjun langsung mendengar rintihan ketidakadilan di wilayah pedalaman.

Ketua Fraksi PKB DPRD Sikka, Yoseph Karmianto Eri (yang akrab disapa Manto Eri), menyatakan bahwa penderitaan para guru di pedalaman adalah penderitaannya juga.

“Saya ikut merasakan karena saya juga pernah menjadi guru di wilayah pedalaman yang penuh dengan keterbatasan,” ungkap Manto Eri.

Sebagai bentuk dukungan konkret, Fraksi PKB berkomitmen memberikan bantuan dana sebesar Rp350.000 setiap bulan selama satu tahun bagi Yustina Yuniarti. Bantuan ini direncanakan mulai disalurkan pada Juni 2026 sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi tanpa batasnya.

Panggilan Kolaborasi Kemanusiaan

Manto Eri menegaskan bahwa bantuan ini diberikan “dari kekurangan dengan niat yang tulus.” Namun, ia juga menyadari bahwa langkah satu fraksi saja tidak cukup. Fraksi PKB berjanji akan terus memperjuangkan perhatian pemerintah, tidak hanya terkait pengupahan guru tetapi juga perbaikan fasilitas pendukung di SDK Wukur.

Mantan Wakil Ketua DPRD Sikka ini juga mengajak rekan-rekan fraksi lain, partai politik, dan seluruh elemen masyarakat Sikka untuk membuka mata.

“Kalau semua fraksi di DPRD Sikka memberi perhatian, kita bisa membantu semua guru honorer di sana. Jika semua partai dan masyarakat memberikan dukungan, maka kita telah menyelamatkan kerja kemanusiaan para guru di pedalaman Sikka,” pungkasnya.

Pendidikan adalah tanggung jawab kolektif. Langkah populis Fraksi PKB ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk tidak abai terhadap mereka yang sedang membangun peradaban di tempat yang paling terpencil sekalipun. (Yosef Sumanto).