Jauh sebelum batas-batas administratif desa yang kaku terbentuk, Kampung Weko berdiri sebagai sebuah mikrokosmos peradaban yang berdaulat.
Di bawah naungan Kerajaan Kangae, Weko adalah entitas penting dalam federasi adat yang dikenal jauh sebelum fajar Desa Gaya Baru menyingisng. Di sana, kedaulatan tidak diukur dengan pagar beton atau garis koordinat teknokratis, melainkan melalui denyut relasi yang hidup antara pemangku adat dan warganya.
Namun, sejarah mencatat sebuah titik balik pada tahun 1967. Ketika fajar “Desa Gaya Baru” menyingsing, terjadi apa yang kita sebut sebagai “disrupsi ruang”. Sistem Hemente yang mendefinisikan wilayah berdasarkan ikatan darah (genealogis) dan lekuk alam, perlahan digantikan oleh batas-batas kartografi yang bersifat administratif.
Meski rupa birokrasi berubah, ruh kepemimpinan Weko tetap tersimpan dalam ingatan kolektif, sebuah “kontrak sosial” organik yang dijaga oleh hukum adat.
Trias Politika struktur kepemimpinan adat Kampung weko tempo dulu, dikisahkan oleh seorang penutur adat dari Kampung Weko, Bapak Hendrikus Bara, semasa hidupnya di Weko Desa Langir Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka NTT.
Tiga Pilar: Simfoni Kekuasaan Lokal
Kepemimpinan adat di Weko tempo dulu adalah sebuah orkestrasi yang presisi. Tidak ada kekuasaan yang mutlak di satu tangan; sebaliknya, kekuasaan didistribusikan ke dalam tiga poros utama—sebuah Trias Politica lokal yang sangat matang.
Pertama, hadirlah Moan Loka sebagai sosok Gai (Kepala Kampung). Ia adalah poros stabilitas, pemegang mandat politik yang memastikan ketertiban internal dan menjadi wajah Weko di hadapan dunia luar. Jika Weko adalah sebuah kapal, Moan Loka adalah nahkodanya.
Kedua, adalah Moan Pare, sang Tana Puan (Pemangku Tanah). Perannya adalah yang paling sakral. Ia bukan “pemilik” tanah dalam logika keuntungan, melainkan seorang “wali” (steward) yang menjaga rahim bumi. Baginya, tanah adalah warisan leluhur yang tak boleh dieksploitasi tanpa restu, sebuah kedaulatan sumber daya yang harus tetap utuh untuk generasi yang belum lahir.
Ketiga, pelengkap harmoni ini adalah Moan Nenong Sawu sebagai Kokokek (Humas Adat). Di era sebelum teknologi menyentuh pelosok, Kokokek adalah “denyut nadi” informasi. Ia adalah penyambung lidah pemimpin ke akar rumput, memastikan setiap warga berada pada frekuensi yang sama. Tanpa Kokokek, visi pemimpin akan menjadi sunyi, terputus dari rakyatnya.
Daftar Penjaga Tradisi (Struktur Adat Weko)
Pilar Kepemimpinan (Gai):
- Gai Loka & Gai Pora
- Kepala Mirong, Kepala Epa, & Kepala Tinut
- Pamong Siut, Pamong Nande, & Pamong Hila
Pilar Kedaulatan (Tanapuan):
- Tanapuan Pare & Tanapuan Luju
- Tanapuan Lerang, Tanapuan Dolu, Tanapuan Suda, & Tanapuan Natu
Pilar Informasi (Kokokek):
- Kokokek Nenong Sawu
- Pabianus Site
Etika Kepedulian: Weko Ube Apur dan Sako Seng
Di bawah bimbingan filosofis Moan Pare, Weko tumbuh dengan “etika kepedulian” yang radikal. Hal ini terpancar dalam dua konsep besar:
Weko Ube Apur, sebuah filosofi hospitalitas yang mendalam. Secara harfiah berarti “tamu yang enggan pulang karena kenyamanan”. Weko diposisikan sebagai pelabuhan yang hangat bagi siapa saja. Keamanan sebuah wilayah di masa itu tidak dibangun dengan tembok tinggi, melainkan dengan memperbanyak sahabat. Inilah asuransi sosial berbasis budaya (social safety net) yang melintasi batas geografis.
Lalu ada Sako Seng, antitesis dari individualisme agraris. Di tanah Sikka yang tantangan iklimnya tak menentu, Moan Pare memahami bahwa kemandirian pangan hanya bisa diraih lewat kerja kolektif. Ladang bukan milik pribadi yang eksklusif, melainkan ruang gotong royong di mana yang kuat menopang yang lemah.
Dekonstruksi Semiotika Tutur Adat yang Menggetarkan
Tuturan adat yang diwariskan adalah naskah intelektual yang mengandung kode etik mendalam mengenai hubungan manusia, alam, dan pencipta:
Keagungan sistem ini terekam dalam untaian tutur adat Tana Puan Pare:
“Kokokek waen reta baoloka tanaduen, Tanapuan lau blora kloang, Nian naha boru po’ut tanah naha lose lewak, lau rotan sesok lalu wair kunang, nuba e nukak bian mehan, ko nuba e wura ganu wawi nanga e laran ganu i’an”.
“Nian naha boru po’ut, tanah naha lose lewak…” Ia sedang menegaskan bahwa tanah adalah “tubuh” yang harus dibungkus dan dijaga. Membiarkan tanah telanjang tanpa kelola adalah aib. Koordinat wilayahnya membentang luas dari perbukitan Baoloka hingga riak Laut Flores, sebuah kedaulatan ruang yang harus dijaga dengan kehormatan.
Harapan ekologis pun disematkan: “Nuba e wura ganu wawi, nanga e laran ganu ian”. Ada keyakinan mendalam bahwa kemakmuran material (rezeki yang lancar) hanya akan mengalir jika hubungan spiritual dengan alam (melalui Nuba) tetap terjaga dengan murni.
Respon Moan Kekan: Manifestasi Kontrak Sosial
“A’u teri sait rati klogo lau dena dopa, reta watu klong, watu lau pika rua”. Gong reta tubi bu’i waning reta hagong nawang, emai e bawo, tilu riwun matan ngasun, mai soka mai toja”.
Pernyataan Moan Kekan adalah momen penting dalam sejarah lisan Natar Weko. Secara analitik, ini adalah “legitimasi rakyat”. Metafora “A’u teri sait rati klogo lau dena dopa watu lau pika rua” (batu yang dibelah dua) melambangkan kesetiaan yang mutlak dan hubungan simbiotik. Moan Kekan menegaskan bahwa pemimpin tidak akan pernah berdiri sendirian selama ia berdiri di atas nilai-nilai keadilan.
“Gong reta tubi bu’i, waning reta hagong nawang, emai e bawo tilu riwun matan ngasun, mai soka mai toja” Menggambarkan peran aktif warga bahwa setiap titah dari Tanapuan sejalan dengaan kepentingan “dena nian du’an tanah teran”, akan di dengar dan dilaksanakan dengan senang hati sebagai symbol kepatuhan.
Kompas untuk Masa Depan
Hikayat Kampung Weko mengajarkan kita bahwa pembangunan yang paling kokoh bukan dibangun di atas semen dan beton, melainkan di atas fondasi persaudaraan dan rasa hormat terhadap bumi.
Kepemimpinan kolaboratif, kedaulatan berbasis keramahtamahan, dan ekologi sebagai identitas adalah warisan abadi yang bisa menjadi kompas bagi generasi modern agar tidak kehilangan jati diri di tengah arus zaman. (Yosef Sumanto).
Comment