Sikka — Tingkat literasi politik masyarakat di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, dinilai masih perlu ditingkatkan. Kondisi ini menjadi perhatian sejumlah pihak karena berpengaruh langsung terhadap kualitas partisipasi publik dalam proses demokrasi.
Dalam beberapa momentum politik, keterlibatan masyarakat terlihat cukup tinggi secara kuantitas. Namun, dari sisi kualitas, partisipasi tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan pemahaman yang memadai terkait isu, kebijakan, maupun rekam jejak para aktor politik.
Pengamat sosial di wilayah tersebut menilai bahwa literasi politik tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memilih, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap sistem pemerintahan, fungsi lembaga negara, serta dampak kebijakan publik terhadap kehidupan sehari-hari.
“Banyak masyarakat yang terlibat dalam proses politik, tetapi belum sepenuhnya memahami konsekuensi dari pilihan mereka. Ini yang menjadi tantangan utama,” ujarnya.
Rendahnya literasi politik dinilai membuka ruang bagi berbagai praktik yang dapat merusak kualitas demokrasi, seperti politik uang, penyebaran informasi yang menyesatkan, hingga mobilisasi berbasis kepentingan jangka pendek.
Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi turut mempercepat arus penyebaran informasi, termasuk informasi yang belum tentu terverifikasi. Tanpa kemampuan literasi yang memadai, masyarakat rentan terpengaruh oleh narasi yang tidak akurat.
Sejumlah tokoh masyarakat di Sikka menekankan pentingnya peran pendidikan dalam membangun kesadaran politik yang sehat. Menurut mereka, pendidikan politik harus dimulai sejak dini dan dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya menjelang momentum pemilihan.
Selain itu, peran pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta organisasi masyarakat sipil dinilai penting dalam memperluas akses terhadap literasi politik. Program sosialisasi, diskusi publik, dan edukasi berbasis komunitas menjadi langkah yang dinilai efektif untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Meski demikian, upaya peningkatan literasi politik masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan sumber daya serta minimnya program yang berkelanjutan.
Ke depan, peningkatan literasi politik menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa demokrasi di Kabupaten Sikka tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga berkualitas. Masyarakat yang kritis dan sadar politik diharapkan mampu menjadi pengawas aktif terhadap jalannya pemerintahan.
Dengan demikian, penguatan literasi politik tidak hanya berdampak pada proses pemilihan, tetapi juga pada kualitas kebijakan yang dihasilkan serta arah pembangunan daerah secara keseluruhan.
Comment